Unduh / download lengkap dan gratis di sini KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). KUHP adalah kitab undang-undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia. KUHP merupakan bagian hukum politik yang berlaku di Indonesia, dan terbagi menjadi dua bagian: hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil adalah tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi). Sedangkan, hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil.

Author by: Sulistyowati Irianto Language: id Publisher by: Yayasan Pustaka Obor Indonesia Format Available: PDF, ePub, Mobi Total Read: 45 Total Download: 608 File Size: 46,9 Mb Description: Konstelasi dan refleksi adalah dua kata kunci dalam memahami setiap medan telaah. Konstelasi berfungsi mendudukkan persoalan sehingga keluasan latarnya menjadi terpaparkan. Sementara itu, refleksi memuat kontemplasi bahkan sampai pada nilai-nilai tertentu, untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk pemikiran yang lebih bernas dan mumpuni guna menjawab problema-problema kontekstual. Metode penelitian hukum adalah salah satu dari banyak medan telaah yang perlu dikonstelasi dan direfleksikan, mengingat dinamika yang melanda disiplin hukum pasca-abad ke-19. Arus utama (mainstream) positivisme hukum selama ini telah menempatkan penelitian hukum dalam posisi yang serba-kikuk dan monolitik tatkala harus berhadapan dengan dinamika tersebut. Sementara itu, tuntutan konstektualitas penelitian hukum justru makin menggebu dan terus menggugat kapabilitas ilmu hukum (dalam arti luas) untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat, khususnya dalam konteks keindonesiaan. Dua belas bab dari buku ini tidak saja menawarkan panorama hasil pemetaan ragam pemikiran hukum dengan segala konsekuensi metodologisnya, melainkan juga merefleksikan hasil konstelasi itu dalam tawaran pendekatan yang relatif baru, yaitu penelitian sosiolegal.

Jan 5, 2015 - perguruan tinggi, partai politik, organisasi profesi, para ahli di berbagai bidang, dan. Rancangan Akhir RPJMN ini disusun dalam tiga buku, yaitu Buku I berisi agenda. Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia.

Kesalahpahaman atas penelitian sosiolegal, yang lazim menghinggapi para penstudi hukum 'konvensional', coba untuk diluruskan dalam paruh kedua buku ini. Tulisan-tulisan dalam bagian ini mampu mendeskripsikan dengan sangat kaya tentang sepak terjang metode penelitian sosiolegal dalam melahirkan varian-varian pendekatan baru, yang secara metodologis merupakan buah kolaborasi antara metode penelitian hukum konvensional dan metode penelitian hukum berperspektif kemasyarakatan. Rev theory discography torrent youtube. Author by: M. Hooker Language: en Publisher by: Institute of Southeast Asian Studies Format Available: PDF, ePub, Mobi Total Read: 49 Total Download: 196 File Size: 54,5 Mb Description: Discusses the creation a national school of Islamic law in Indonesia.

Presents a complex range of references for syariah including the formal structures of a 'new fiqh', philosophies of law, transmissions of syariah through tertiary curricula and the Friday sermon in mosques, a bureaucratic form for conducting the Hajj, and contemporary debates on syariah values as expressions of public morality. Author by: Agung Wardana Language: en Publisher by: Springer Format Available: PDF, ePub, Mobi Total Read: 27 Total Download: 145 File Size: 42,6 Mb Description: This book offers a comprehensive examination of spatial and environmental governance in contemporary Bali. In the era of decentralisation, Bali's eight district governments and one municipality acquired a strong sense of authority to extract revenues from within their territorial borders while disregarding the impacts beyond them which has exacerbated environmental, cultural and institutional issues. These issues are addressed through reorganising space. In reality, however, such re-organisation has predominantly been in order to provide space for tourism investments and market expansion. The outcomes of reorganising space are in fact shaped by the dynamics of power that interface with increasingly complex legal and institutional structures. These complex structures provide more arenas for vested interests to manoeuvre, but at the same time provide different forms of legitimacy for local forces to challenge the dominant process.